SeRiau- Sejumlah warga mengeluhkan persoalan penerangan lampu jalan yang berada di Jalan Tanjung Datuk Ujung Kota Pekanbaru. Warga berharap, ada perhatian yang serius dalam menyikapi apa yang terjadi di daerahnya itu.

Hal itu disampaikan oleh Warga RT 05 RW 07 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh, Yolismar, saat menyampaikan keluhan di reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roem Diani Dewi, Sabtu (25/08/18) kemarin.

Dia berharap, aspirasi yang disampaikannya ini bisa menjadi perhatian yang serius dari Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roem Diani Dewi.

"Jalan akses masuk di kampung kami ini gelap buk. Bahkan tidak ada penerangan. Kami berharap ibu dapat mengabulkan permintaan bantuan penerangan lampu jalan," Kata Yolismar.

Selain lampu jalan, warga lainnya, Sri Rejeki, mengeluhkan persoalan mahalnya biaya pendidikan di Kota Pekanbaru, terutama saat memasuki tahun ajaran baru.

"Mau masuk sekolah negeri saja banyak sekali pungutannya. Untuk baju saja sudah berjuta-juta, belum biaya SPP ratusan ribu. Kota Pekanbaru ini berbeda dengan Manado. Anak saya sekolah di Manado satu stel baju membayar cuma Rp50 ribu, SPP Rp25 ribu," Kata Sri Rejeki, menyampaikan aspirasinya.

Penderitaan itu katanya, tidak hanya sampai disitu saja. Dia menceritakan anak yang sekolah di sekolah negeri di Kota Pekanbaru, hingga menyelesaikan studinya kerap mendapat persoalan.

"Biarpun anak tetap bisa sekolah dan sudah tamat sekalipun, ijazah nya tidak bisa diambil karena meninggalkan hutang piutang disekolah. Mengapa Kota Pekanbaru sekolahnya seperti ini, sementara di Manado tidak ada (biaya tinggi,red). Termasuk uang pembangunan," cetusnya.

Berkembang pesatnya teknologi internet, juga berpengaruh terhadap penurunan kualitas belajar siswa. Hal itu juga disampaikan oleh Ibu Rumah Tangga, Elviana, yang membuat anaknya sering bolos sekolah dan pergi ke warnet untuk bermain game online.

"Anak-anak jadi malas sekolah, ingatannya malah fokus ke warnet. Saya berharap ada aturan pembatasan/pelarangan bagi anak sekolah bermain warnet di jam sekolah," pinta Ketua PKH Kecamatan Lima Puluh tersebut.

Menjawab aspirasi yang disampaikan oleh warga RT 05 RW 07 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh itu, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roem Diani Dewi, memberikan beberapa penjelasan dalam menampung aspirasi dari warga tersebut.

Persoalan biaya sekolah yang tinggi  saat ini di Kota Pekanbaru dijelaskannya, dikarenakan adanya campur tangan komite sekolah. Meskipun persoalan pendidikan ini bukan berada di kewenangannya, dia ingin agar warga tahu duduk persoalannya.

"Dari dulu komite sekolah dibentuk hanya bertujuan mensejahterakan guru. Komite sekolah ini adalah perwakilan dari wali murid yang ditunjuk dalam menentukan standar biaya masuk sekolah. Termasuk permintaan besaran uang pembangunan dan pakaian yang memberatkan wali murid. Sampai hari ini, pemerintah kesulitan menghapus komite sekolah," jelasnya.

Termasuk, jika anak yang sudah tamat sekolah namun ijazahnya ditahan karena terbelit hutang. "Sejatinya, dari awal masuk sekolah wali murid harus memberitahukan kepada pihak sekolah, jika anak dari kalangan tidak mampu, dengan melampirkan suket tidak mampu," terangnya.

Dia menyebut, saat ini Pemko Kota Pekanbaru, sudah menganggarkan untuk bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu di bebaskan biaya sekolahnya, karena sudah ditanggung oleh pemerintah. "Artinya ada hak bagi anak ibu untuk mendapat kesempatan bersekolah," paparnya.

Soal keresahan warga tentang aturan pemberlakuan jam operasional warnet tersebut, dia akan menampung keluhan ini untuk dibawa dalam rapat paripurna sehingga menjadi perhatian dari instansi pemerintah. "Perizinan warnet itu ada di komisi I. Tapi masukan bapak ibu ini akan saya teruskan," pungkasnya.(***)